Jumat, 30 Agustus 2013, 01:12 WIB

PK Diajukan Istri Terpidana Korupsi Sudjiono Timan, MA Bentuk Tim Penyelidik Putusan Bebas

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali (dok)

delapan6.com, JAKARTA- Usai rapat terbatas bidang penegakan hukum di Istana Negara, Kamis (29/8/2013), Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menjelaskan, MA membentuk tim penyelidik untuk meminta penjelasan dari majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) yang membebaskan terpidana korupsi, Sudjiono Timan. Hatta Ali menambahkan, tim ini juga tengah menyelidiki proses PK kasus korupsi ini, yang ternyata diajukan oleh istri dari Sudjiono Timan.

"Kalau untuk in absentia apabila disidangkan yang bersangkutan tidak pernah hadir itu dimungkinkan. Cuma sekarang yang jadi masalah, apakah dimungkinkan pengajuan PK yang dilakukan (diajukan) oleh istri (dari Sudjiono Timan). Nah itu kan konteks yang menimbulkan penafsiran hukum. Apakah di sini istri dapat mengajukan langkah hukum itu selaku ahli waris atau tidak," imbuhnya.

Sementara Jaksa Agung Basrief Arief berpendapat, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas disebutkan, bahwa proses PK hanya bisa diajukan oleh seorang terpidana atau ahli warisnya, jika yang bersangkutan telah meninggal dunia.

"Kalau di dalam KUHP itu dinyatakan terpidana atau ahli waris. Nah ahli waris ini kan ditentukan, siapa yang menjadi ahli waris. Kalau ahli waris itu kan tentunya, orang (yang bersangkutan) seharusnya sudah meninggal dunia," kata Jaksa Agung.

Seputar langkah hukum berikutnya dari Kejaksaan Agung, Basrief Arief mengaku masih menunggu penyelidikan yang tengah dilakukan oleh MA dan Badan Pengawas dari MA. Karena menurutnya, Kejaksaan Agung tidak bisa mengajukan PK atas putusan itu.

"PK itu kan adalah hak dari seorang terpidana atau ahli warisnya. Dan dalam ketentuan juga disebutkan, PK tidak bisa dilakukan atas sebuah putusan PK. Makanya kita serahkan ke MA lah. Saya belum bisa menentukan. Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial sedang melakukan tugasnya," lanjut Basrief Arief.

Sebelumnya, MA telah membebaskan mantan Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan, terdakwa kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Perkara bernomor 97 PK/Pid.Sus/2012 ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Suhadi didampingi Andi Samsan Nangro, Sophian Marthabaya, dan dua hakim ad hoc sebagai anggota. Putusan itu membatalkan putusan kasasi yang menjatuhkan vonis kepada Sudjiono 15 tahun penjara dan denda Rp. 50 juta serta membayar uang pengganti Rp. 369 miliar.

Sudjiono Timan diputuskan bersalah karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama PT. BPUI dengan cara memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar 67 juta dolar AS, Penta Investment Ltd. sebesar 19 juta dolar AS, KAFL sebesar 34 juta dolar AS, dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp. 98,7 miliar, sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp. 120 miliar dan 98,7 juta dolar AS.  (Hen)

Berita Terkait

Komentar