Senin, 29 Juli 2013, 08:18 WIB

Calon Kapolri Harus Bebas dari Kepentingan Pemilu 2014

Kapolda Metro Jaya Irjen POl Putut Eko Bayu Suseno Usai Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

DELAPAN6.COM, Medan - Kapolri pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus lepas dari kepentingan penguasa dan elite partai politik (Parpol) saat pemilihan umum 2014. Pengganti Jenderal Polisi Timur Pradopo pun harus bisa menyatukan kelompok jenjang karier pendidikan dengan mantan ajudan Presiden dan wakil Presiden, yang selama ini menjadi pemicu adanya kubu. Sebab, mantan ajudan lebih mendominasi mendapatkan promosi jabatan di Polri.

"Mantan ajudan Presiden dan Wakil Presiden lebih mudah dimanfaatkan dan dipergunakan elite partai untuk mendulang suara saat pemilihan umum dan pemilihan Presiden (Pilpres). Jika ini terjadi maka bisa membahayakan situasi politik dan keamanan di Tanah Air. Polri tidak boleh rusak karena campur tangan eksternal," ujar pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wara Sinuhaji di Medan, Minggu (28/7).

Sinuhaji mengatakan, institusi seragam cokelat tidak boleh terlibat dalam persoalan dukung-mendukung salah satu partai saat pemilu tahun mendatang. Oleh karena itu, Presiden SBY pun harus memilih Tribrata Satu, yang benar-benar mampu menjamin Polri tidak terlibat dalam kepentingan elite partai. Sebab, pemilu mendatang harus aman, tertib dan damai.

Pengalaman pemilu tahun 2004 lalu harus menjadi pelajaran untuk setiap pemilu mendatang. Jangan sampai ada upaya memobilisasi aparat negara untuk memenangkan pemilu. Ini melanggar konstitusi negara, yang bisa berdampak buruk pada situasi politik dan keamanan. Polri harus tetap netral dan dapat menjamin keamanan di dalam negara. Tugas Polri melakukan penegakan hukum.

"Demi terciptanya situasi keamanan yang kondusif dan untuk menghindari adanya benturan di masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memilih Kapolri yang profesional, bisa menyatukan dugaan perpecahan, dan mampu menegakkan hukum, bersih tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Lebih baik mengenyampingkan proses regenerasi kepemimpinan demi kepentingan nasional," sebutnya.

Pengamat kepolisian asal Medan, Horas Siagian menyampaikan, selama ini Polri diduga terkoptasi kepentingan kelompok eksternal. Sebab, promosi jabatan buat anggota, lebih banyak menguntungkan mantan ajudan Presiden dan Wakil Presiden. Jenjang kariernya cepat meningkat meski tanpa melalui jenjang pendidikan di Polri. Padahal, belum tentu mantan ajudan itu membawa banyak jasa selama bertugas.

"Ini kurang etis karena tidak memenuhi ketentuan dan prosedur pendidikan di Polri. Artinya, penguasa dan elite partai mempunyai peranan dalam campur tangannya di Polri. Ini sangat membahayakan, sebab posisi sebagai ajudan bisa menjadi rebutan. Tidak tertutup kemungkinan untuk mendapatkan jabatan sebagai ajudan, anggota bersedia mengeluarkan anggaran pribadi. Tidak sekolah bisa dapat jenderal," sebutnya.

Menurutnya, lebih baik penguasa dan elit partai mendukung pendidikan khusus buat calon ajudan. Sehingga, seleksi dalam pendidikan itu tidak menimbulkan perpecahan di internal Polri. Artinya, ada prosedur yang sudah dilalui dan tidak menimbulkan kecemburuan buat anggota lainnya. Ini belum lagi menyangkut promosi buat anggota karena faktor kedekatan, dan bukan karena profesionalitas. Banyak masalah yang harus diubah dalam institusi Polri tersebut. ( BST)

 

 

Berita Terkait

Komentar